.jpg)
Perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS), Palantir Technologies, membantah adanya mekanisme yang memungkinkan pemerintah AS ataupun perusahaan tersebut mematikan dari jauh sistem kecerdasan buatan (AI) yang digunakan markas komando militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Bantahan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketergantungan teknologi pertahanan mereka kepada perusahaan Amerika.
Wakil Presiden Eksekutif Palantir untuk Inggris dan Eropa, Louis Mosley, menegaskan bahwa pelanggan memiliki kendali operasional atas perangkat lunak yang mereka gunakan. Menurut dia, Palantir maupun pemerintah AS tidak mempunyai mekanisme khusus untuk menghentikan sistem tersebut secara sepihak.
"Tidak ada kill switch. Tidak ada kemampuan bagi Palantir ataupun pemerintah AS untuk masuk dan mematikannya," kata Mosley dalam wawancara dengan Reuters di Brussels, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan yang dilaporkan Reuters pada Kamis (22/10/2026) tersebut berkaitan dengan Maven Smart System, platform AI yang digunakan komando militer NATO untuk mengolah informasi medan perang, menganalisis intelijen, dan mendukung pengambilan keputusan operasional.
Namun, pernyataan Palantir tersebut merupakan penjelasan dari perusahaan pengembang, bukan hasil audit teknis independen yang dipublikasikan kepada masyarakat.
Hingga kini, tidak terdapat bukti publik yang menunjukkan pemerintah AS memiliki tombol pemutus tersembunyi untuk menghentikan Maven NATO. Sebaliknya, informasi teknis yang tersedia untuk publik juga belum cukup untuk memverifikasi secara independen seluruh konfigurasi dan mekanisme kendali sistem tersebut.
Perdebatan mengenai kemungkinan penghentian teknologi militer dari jarak jauh semakin mengemuka setelah muncul kontroversi pembatasan layanan komunikasi satelit Starshield yang digunakan Ukraina.
Peristiwa itu memunculkan pertanyaan lebih luas di Eropa mengenai sejauh mana negara pengguna dapat mempertahankan kendali atas teknologi militer strategis yang dikembangkan perusahaan asing.
NATO memiliki sistem dan menyimpan datanya sendiri
Salah satu aspek penting yang membedakan Maven NATO dari layanan teknologi komersial biasa adalah pengaturan kepemilikan dan penyimpanan datanya.
Direktur Task Force Maven NATO, Kolonel Arnel David, dalam keterangan yang dilaporkan media pertahanan Janes pada Juni 2026, menjelaskan bahwa sistem Maven berada dalam kepemilikan NATO.
Data yang digunakan sistem tersebut juga disimpan pada server dan pusat data milik NATO. Informasi itu menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak Palantir tidak secara otomatis berarti seluruh data operasional militer aliansi disimpan pada infrastruktur perusahaan Amerika.
Pengaturan tersebut penting karena data pertahanan dapat mencakup informasi sensitif mengenai pergerakan pasukan, kemampuan persenjataan, hasil pengintaian, dan rencana operasi.
Dengan menyimpan data pada infrastrukturnya sendiri, NATO memiliki dasar untuk mempertahankan pengawasan langsung terhadap informasi yang diproses melalui Maven.
Namun, kepemilikan server dan penyimpanan data tidak dengan sendirinya membuktikan ketiadaan seluruh kemungkinan akses jarak jauh atau ketergantungan terhadap pengembang perangkat lunak.
Untuk memastikan hal tersebut secara menyeluruh diperlukan pemeriksaan terhadap arsitektur sistem, pengaturan akses, konfigurasi jaringan, dan mekanisme pembaruan perangkat lunak.
Rincian teknis semacam itu tidak seluruhnya tersedia untuk publik. Karena itu, informasi mengenai kepemilikan NATO memperkuat konteks bantahan Palantir, tetapi tidak dapat dijadikan bukti mutlak bahwa seluruh risiko teknis telah dihilangkan.
Maven sudah beroperasi di jaringan rahasia NATO
NATO mengakuisisi Maven Smart System pada 25 Maret 2025 melalui NATO Communications and Information Agency (NCIA).
Dalam pengumuman resmi pada 14 April 2025, NCIA menyatakan sistem tersebut akan digunakan oleh Allied Command Operations (ACO), dengan penempatan pada Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) di Mons, Belgia.
SHAPE merupakan markas komando strategis yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasi militer NATO.
Maven dikembangkan untuk membantu komandan mengolah data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, termasuk sistem pengawasan, sensor, dan informasi intelijen.
Platform tersebut menggabungkan sejumlah teknologi AI, antara lain machine learning, model bahasa besar, dan AI generatif.
Kemampuan itu digunakan untuk mempercepat penggabungan informasi, meningkatkan pemahaman situasi medan perang, serta membantu proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Dalam perkembangan berikutnya, NATO menyatakan Maven mencapai full technical operational capability atau kemampuan operasional teknis penuh pada 22 Juni 2026.
Pengumuman resmi NATO pada 12 Agustus 2026 juga menyebut Maven telah memperoleh akreditasi keamanan penuh untuk digunakan pada jaringan rahasia aliansi.
Status tersebut menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan NATO untuk mendukung aktivitas operasionalnya.
Namun, akreditasi keamanan tidak boleh disamakan dengan pembuktian publik bahwa tidak terdapat mekanisme penghentian jarak jauh.
Akreditasi merupakan bagian dari proses otorisasi keamanan, sedangkan pemeriksaan keberadaan kill switch membutuhkan bukti teknis yang lebih khusus.
Meski demikian, pencapaian tersebut memperlihatkan bahwa Maven bukan lagi sebatas proyek percobaan.
NATO telah menempatkannya sebagai salah satu perangkat yang mendukung pengolahan informasi dan pengambilan keputusan pada tingkat komando strategis.
Palantir masih menyediakan dukungan teknis
Meskipun Palantir menyatakan pelanggan dapat mengoperasikan perangkat lunaknya secara mandiri, NATO masih menggunakan dukungan teknis untuk pengembangan dan pemeliharaan Maven.
Dokumen pengadaan NCIA yang diperbarui pada 23 Oktober 2026 menunjukkan adanya kebutuhan tenaga spesialis teknik untuk mendukung penggunaan platform tersebut.
Pekerjaan yang tercantum meliputi integrasi data, pengembangan solusi perangkat lunak, serta dukungan pemeliharaan.
Dokumen tersebut juga mencantumkan NCIA dan Palantir dalam penyediaan layanan terkait. Keberadaan dukungan teknis ini tidak membuktikan bahwa Palantir dapat mengambil alih atau mematikan Maven secara sepihak.
Namun, informasi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kendali operasional dan kebutuhan dukungan dari pengembang teknologi.
Sebuah organisasi dapat memiliki sistem dan mengoperasikannya sendiri, tetapi tetap membutuhkan pemasok untuk pembaruan keamanan, pengembangan fitur, atau penyelesaian persoalan teknis tertentu.
Tingkat ketergantungan tersebut bergantung pada ketentuan kontrak, kemampuan tenaga ahli internal, serta arsitektur perangkat lunak yang digunakan.
Mosley mengatakan keterlibatan personel Palantir dalam pengoperasian sistem ditentukan oleh pelanggan.
Menurut dia, pegawai yang dilibatkan harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan dan izin keamanan yang berlaku.
Ia juga menyatakan banyak pelanggan Palantir menjalankan perangkat lunak secara mandiri tanpa keterlibatan langsung perusahaan.
Dengan demikian, keberadaan dukungan teknis tidak bertentangan secara otomatis dengan pernyataan mengenai kendali operasional pelanggan.
Namun, kedua aspek tersebut perlu diperiksa secara terpisah untuk menilai tingkat kemandirian teknologi NATO.
Kontroversi Starshield memicu kekhawatiran
Perdebatan mengenai Maven menguat setelah muncul laporan pembatasan layanan Starshield yang digunakan militer Ukraina.
Starshield merupakan layanan komunikasi satelit untuk kebutuhan pemerintah dan pertahanan yang dikembangkan SpaceX dengan memanfaatkan teknologi jaringan Starlink.
Reuters melaporkan bahwa pembatasan penggunaan layanan tersebut memengaruhi sejumlah terminal yang dipasang pada platform bergerak cepat.
Gangguan itu dilaporkan berdampak pada kegiatan militer Ukraina, termasuk penggunaan drone pencegat untuk menghadapi serangan udara Rusia.
Sejumlah pejabat Ukraina dan Eropa mencurigai adanya pertimbangan politik di balik perubahan layanan tersebut.
Kecurigaan muncul di tengah ketegangan mengenai operasi militer Ukraina terhadap fasilitas energi Rusia.
Namun, penyebab pembatasan dan pihak yang memerintahkannya masih menjadi perdebatan. Euronews melaporkan CEO SpaceX Elon Musk menyatakan sistem Starshield berada dalam kepemilikan dan kendali pemerintah AS, sehingga keputusan mengenai pembatasan penggunaan berada pada otoritas militer Amerika.
Presiden AS Donald Trump, ketika dimintai tanggapan, menyatakan tidak mengetahui adanya keputusan untuk mengubah layanan tersebut.
Perbedaan penjelasan itu menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pengambilan keputusan terhadap teknologi yang digunakan dalam operasi militer.
Namun, belum terdapat bukti independen yang cukup untuk memastikan bahwa pembatasan Starshield merupakan perintah politik langsung Trump.
Peristiwa tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa sistem Maven NATO memiliki mekanisme penghentian serupa.
Starshield dan Maven merupakan dua teknologi dengan fungsi serta pengaturan operasional berbeda.
Starshield menyediakan layanan komunikasi satelit, sedangkan Maven merupakan perangkat lunak untuk pengolahan data dan dukungan pengambilan keputusan militer.
Keduanya tidak boleh disamakan hanya karena dikembangkan perusahaan Amerika Serikat.
Persoalan yang menghubungkan kedua kasus tersebut adalah kekhawatiran mengenai ketergantungan militer terhadap teknologi strategis yang berada di luar kendali nasional.
Jerman dan Prancis belum mengadopsi Maven
Penggunaan Maven oleh NATO tidak berarti seluruh negara anggota mengadopsi sistem tersebut untuk kebutuhan angkatan bersenjata masing-masing.
Reuters melaporkan Jerman dan Prancis belum mengadopsi Maven sebagai sistem nasional militer mereka.
Kedua negara memiliki perhatian khusus terhadap kedaulatan data dan ketergantungan teknologi pertahanan.
Pada April 2026, pimpinan komando siber militer Jerman, Laksamana Madya Thomas Daum, menyampaikan keberatan terhadap kemungkinan pemberian akses basis data militer nasional kepada pegawai perusahaan swasta.
Menurut Daum, akses terhadap informasi sensitif militer harus berada di bawah pengawasan yang sangat ketat.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan penggunaan AI tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi secara cepat.
Pemerintah juga harus memastikan siapa yang dapat mengakses data, mengubah sistem, dan memberikan dukungan teknis.
Prancis menempuh pendekatan berbeda dengan mengembangkan kemampuan teknologi pertahanan nasional.
Euronews melaporkan Prancis mengembangkan ekosistem data pertahanan bernama Arcadia untuk memperkuat kemandirian pengolahan informasi militer.
Langkah tersebut mencerminkan upaya Paris mengurangi ketergantungan terhadap penyedia teknologi asing pada sektor yang dianggap strategis.
Namun, pengembangan alternatif nasional tidak berarti Prancis menolak seluruh kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat.
Sebagai anggota NATO, Prancis tetap terlibat dalam kerja sama militer dan pertukaran informasi dengan sekutunya.
Perbedaannya terletak pada upaya mempertahankan kendali nasional atas sistem yang digunakan untuk operasi militer sendiri.
AI semakin dekat dengan sistem persenjataan
Kekhawatiran mengenai kendali teknologi semakin relevan karena AI militer tidak lagi terbatas pada pengolahan informasi administratif.
Platform modern dapat menggabungkan data dari sensor, mengidentifikasi objek, dan membantu menentukan prioritas sasaran.
Dalam laporan Janes pada 2026, Palantir menjelaskan kemampuan perangkat lunaknya menghubungkan informasi dari sensor dengan jaringan komunikasi dan sistem pengendalian tembakan.
Salah satu contoh yang dipaparkan melibatkan pengiriman data sasaran melalui jaringan Link 16 menuju sistem kendali tembakan pesawat.
Dalam skenario tersebut, pilot tetap memberikan persetujuan akhir sebelum rudal diluncurkan. Namun, demonstrasi kemampuan platform Palantir tidak membuktikan bahwa seluruh fungsi tersebut telah digunakan dalam konfigurasi operasional Maven NATO.
Informasi publik belum cukup untuk memastikan apakah NATO menerapkan mekanisme otomatisasi yang identik. Perbedaan tersebut penting karena kemampuan teknologi yang tersedia dari perusahaan pengembang tidak selalu sama dengan fungsi yang diaktifkan oleh pelanggan.
Meski demikian, semakin besarnya peran AI dalam pengolahan informasi militer menimbulkan kebutuhan pengawasan yang lebih ketat.
Sistem yang membantu mengidentifikasi sasaran atau mempercepat keputusan operasional harus memiliki pengaturan akses, mekanisme pengawasan, dan prosedur keamanan yang jelas.
Gangguan pada sistem semacam itu berpotensi memengaruhi kecepatan serta kualitas informasi yang diterima komandan.
Karena itu, penguasaan perangkat lunak menjadi bagian dari persoalan keamanan nasional, bukan semata-mata urusan pengadaan teknologi.
Tidak ada kill switch, apakah berarti bebas ketergantungan?
Pernyataan Palantir bahwa Maven tidak memiliki kill switch perlu dibedakan dari persoalan ketergantungan terhadap pemasok teknologi.
Secara teknis, kemampuan menghentikan sebuah sistem dari jarak jauh merupakan persoalan berbeda dari kebutuhan terhadap pembaruan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, dan pengembangan sistem.
Sebuah perangkat lunak dapat dirancang agar tetap beroperasi tanpa koneksi langsung ke perusahaan pembuatnya.
Namun, penggunanya tetap mungkin membutuhkan dukungan pengembang untuk memperbaiki kerentanan keamanan atau menambahkan kemampuan baru.
Ketergantungan tersebut tidak otomatis memberikan perusahaan kemampuan mematikan sistem secara sepihak.
Sebaliknya, ketiadaan mekanisme penghentian jarak jauh juga tidak menjamin seluruh kebutuhan teknologi dapat dipenuhi secara mandiri.
Dalam kasus Maven, NATO memiliki sistem dan menyimpan data pada infrastrukturnya sendiri. NATO juga telah memberikan akreditasi keamanan untuk penggunaan platform tersebut pada jaringan rahasia aliansi.
Di sisi lain, dukungan teknis Palantir masih menjadi bagian dari pengembangan dan pemeliharaan sistem.
Ketiga fakta tersebut perlu dilihat secara bersamaan. Kepemilikan dan kendali data memperkuat posisi NATO, sementara dukungan teknis vendor menunjukkan bahwa pengoperasian sistem tetap melibatkan hubungan dengan pengembang teknologi.
Namun, informasi yang tersedia belum cukup untuk menentukan secara independen seluruh risiko teknis maupun kontraktual yang mungkin muncul.
Dilema kedaulatan teknologi militer Eropa
Selama beberapa dekade, negara-negara Eropa mengandalkan teknologi Amerika Serikat untuk berbagai kebutuhan pertahanan.
Ketergantungan tersebut mencakup pesawat tempur, sistem komunikasi, satelit, perangkat intelijen, serta persenjataan berteknologi tinggi.
Perkembangan AI menambah dimensi baru karena perangkat lunak kini semakin menentukan bagaimana informasi dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan dalam operasi militer.
Bagi NATO, penggunaan platform bersama seperti Maven dapat meningkatkan interoperabilitas antarpasukan.
Sistem tersebut memungkinkan informasi dari berbagai sumber diproses dan disajikan dalam kerangka operasional yang lebih terpadu.
Namun, bagi pemerintah nasional, penggunaan teknologi asing juga memunculkan pertanyaan mengenai kendali terhadap data dan kebebasan mengambil keputusan.
Kedua kepentingan itu tidak selalu mudah diselaraskan. Aliansi membutuhkan teknologi yang dapat digunakan bersama, sementara negara anggota tetap berupaya mempertahankan kedaulatan atas kemampuan pertahanan masing-masing.
Ketegangan politik antara Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa memperbesar perhatian terhadap persoalan tersebut.
Dalam kondisi demikian, kepercayaan terhadap teknologi militer tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat lunak.
Transparansi kontrak, pengaturan akses, kepemilikan data, dan kemampuan pemeliharaan mandiri juga menjadi faktor penting.
Pengembangan alternatif nasional dapat membantu mengurangi risiko ketergantungan. Namun, membangun platform AI militer yang mampu mengolah informasi berskala besar dan terintegrasi dengan berbagai sistem pertahanan membutuhkan investasi, sumber daya manusia, dan waktu.
Karena itu, kemandirian teknologi tidak dapat dicapai hanya dengan mengganti pemasok dalam waktu singkat.
Bisakah Amerika mematikan Maven dari jauh?
Berdasarkan pernyataan terbaru Palantir, perusahaan tersebut membantah bahwa pemerintah Amerika Serikat ataupun Palantir mempunyai kemampuan mematikan Maven NATO dari jarak jauh.
Mosley menyatakan kendali operasional berada pada pelanggan dan perangkat lunak dapat digunakan tanpa keterlibatan langsung perusahaan.
Dokumen NATO serta laporan Janes juga menunjukkan bahwa Maven yang digunakan aliansi berada dalam kepemilikan NATO, dengan data disimpan pada infrastruktur NATO sendiri.
Sistem tersebut telah memperoleh akreditasi keamanan untuk beroperasi pada jaringan rahasia aliansi.
Namun, NATO masih menggunakan dukungan teknis dalam pengembangan dan pemeliharaan platform tersebut.
Fakta-fakta itu menunjukkan adanya perbedaan antara kepemilikan sistem, kendali operasional, dan ketergantungan terhadap pengembang teknologi.
Hingga kini, belum terdapat bukti publik yang menunjukkan Washington memiliki tombol rahasia untuk menghentikan Maven NATO.
Namun, tidak tersedianya bukti tersebut juga bukan hasil audit independen yang dapat memastikan ketiadaan seluruh kemungkinan akses atau mekanisme penghentian jarak jauh.
Bagi NATO dan negara-negara Eropa, persoalan yang lebih luas adalah memastikan teknologi militer berbasis AI tetap dapat dioperasikan secara aman, berkelanjutan, dan berada di bawah kendali otoritas yang berwenang.
Bantahan Palantir menjawab kekhawatiran mengenai kemungkinan penghentian sistem secara sepihak. Namun, perdebatan mengenai kedaulatan data, ketergantungan teknologi, dan kendali atas infrastruktur militer Eropa masih akan berlanjut.
Comments
Post a Comment