Namun, sejak dilaporkan bahwa platform ini sering digunakan
oleh kelompok kriminal untuk koordinasi kegiatan ilegal, termasuk penyebaran
hoax yang menargetkan komunitas Muslim di Inggris, Telegram menghadapi tekanan
besar untuk menanggapi masalah ini.
Menurut sumber dari Instagram @akademicreator, perubahan kebijakan ini bertujuan agar Telegram
dapat lebih leluasa memantau aktivitas di platformnya.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menanggulangi isu
terkait kejahatan dan penyebaran konten ilegal. Keputusan ini juga merupakan
respons terhadap kasus hukum yang melibatkan CEO Telegram, Pavel Durov,
yang sempat ditangkap di Paris terkait dugaan keterlibatan platform dalam
aktivitas kriminal.
Dengan penghapusan enkripsi end-to-end, Telegram berharap dapat meningkatkan pengawasan
terhadap pengguna dan mencegah penyalahgunaan platform.
Namun, langkah ini tidak luput dari kritik. Banyak pengguna
dan pakar privasi khawatir bahwa penghapusan fitur ini akan mengurangi tingkat
perlindungan data pribadi dan privasi mereka.
Perubahan kebijakan ini menandai pergeseran signifikan dalam
cara Telegram menangani privasi dan keamanan, dan menimbulkan pertanyaan
mengenai keseimbangan antara keamanan publik dan hak privasi individu di era
digital.
Sumber : www.tech.indozone.id
No comments:
Post a Comment